Penjualan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Berikut adalah perbandingan Pasal 16D UU PPN lama dan UU PPN baru.

UU No.8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No.18 Tahun 2000
Pasal 16D:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

UU No.8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No.42 Tahun 2009
Pasal 16D:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pak Untung berkata, “Perubahan redaksional dilakukan terhadap Pasal 16D ……. secara tidak langsung memperluas ruang lingkup Pasal 16D.”

Sebelum terbit UU No.42 Tahun 2009, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN sepanjang PM-nya dapat dikreditkan, yakni bahwa aktiva tersebut bukan merupakan barang yang memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (8) huruf a s.d. huruf terakhir.

Sesudah berlakunya UU No.42 Tahun 2009, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikenakan PPN sepanjang bukan merupakan barang yang masuk dalam kriteria Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c saja.

Demikianlah maksud kata “perluasan” yang dikemukakan oleh Pak Untung.

Contoh: Suatu aktiva merupakan barang yang memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (8) huruf a, namun bukan aktiva sebagaimana huruf b dan c. Maka, berdasarkan UU PPN lama, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan PPN. Sedangkan berdasarkan UU PPN baru penyerahan aktiva tersebut dikenakan PPN

Lebih lengkap tentang Pasal 9 ayat(8) pada UU No.42 Tahun 2009:
Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. dihapus;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Beberapa catatan lain:
1. Baik pada UU lama maupun UU baru, status PKP merupakan salah satu persyaratan pengenaan PPN atas transaksi ini.
2. Redaksi Pasal 16D adalah, “PPN dikenakan atas penyerahan…..,” dan seterusnya. Ini berarti bahwa pemilihan UU mana yang berlaku didasarkan atas saat terjadinya penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut. Dengan kata lain, tidak penting kapan saat perolehannya dan apakah PM atas aktiva tersebut muncul pada periode UU lama atau UU baru, karena yang perlu diperhatikan adalah saat penyerahannya (penjualan kembali).

Peraturan terkait:
UU No.42 Tahun 2009
UU No.11 Tahun 1994

About these ads

Tentang putraharahap

Putra Harahap adalah salah satu dari sekian ribu murid Pak Untung Sukardji. Blog ini merupakan catatan kecil ketika membaca seri buku PPN yang ditulis oleh beliau.
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

2 Balasan ke Penjualan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

  1. Ping balik: Barang Yang Masih Tersisa (Pasal 1A) | Belajar PPN dari (Buku) Pak Untung Sukardji

  2. Kelly Y. Wells berkata:

    barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s